SUARASULAWESI.COM, MAKASSAR - Aksi pembersihan ratusan baliho, spanduk dan banner milik sejumlah calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) yang dilakukan aparat Pemerintah Kota Makassar pada Selasa (24/10/2023), kini menuai sorotan dan kecaman dari berbagai caleg serta elite partai politik (parpol) di daerah ini.
Pasalnya, selain terkesan bertindak pilih kasih karena adanya baliho milik caleg dan capres tertentu yang tidak ditertibkan atau dibongkar, juga ada wilayah jalan yang tidak termasuk dalam daftar pada Surat Perintah Walikota Makassar No.970/733/SP/X/2023 ditandatangani Sekda Ir. M. Ansar, M.Si, yang ikut dibersihkan.
Wilayah jalan dimaksud, ungkap salah seorang Caleg yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya kepada wartawan media ini, Senin (30/10/2023), yakni sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan yang masuk dalam area Kecamatan Tamalanrea, mulai dari jembatan Tello sampai depan markas Yonif Raider 700/WYC.
"Tindakan membongkar dan menurunkan semua baliho, spanduk dan banner yang dilakukan aparat Pemerintah Kecamatan Tamalanrea di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan dinilai 'over acting', sebab pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Surat Perintah Walikota Makassar No.970/733/SP/X/2023," ujarnya.
Menurutnya, Jl. Perintis Kemerdekaan tidak ada disebutkan dalam daftar nama jalan yang tercantum di surat perintah Walikota Makassar. Tapi kenyataannya, semua baliho, spanduk dan banner Caleg yang terpasang di tempat-tempat yang tidak melanggar aturan pemerintah kota, disapu bersih oleh petugas.
Parahnya lagi, aksi pembersihan itu dipandang tidak adil atau terkesan pilih kasih, sebab masih ada spanduk milik Capres dan Caleg tertentu yang tidak dicabut petugas alias dibiarkan tetap berdiri megah di tempatnya. Apakah karena Capres tersebut ada hubungannya dengan Walikota Makassar yang diketahui pula menjabat Ketua TPN untuk kota ini ?
Sebelum aksi pembersihan itu dilaksanakan, jelasnya lagi, Walikota Makassar mengeluarkan Surat Imbauan tanggal 16 Oktober 2023 ditujukan kepada seluruh partai politik di Makassar untuk membongkar sendiri baliho, spanduk dan banner yang dipasang di jalan-jalan yang tidak dibolehkan sebagaimana tertera dalam Surat Perintah No.970/733/SP/X/2023.
Pada Surat Imbauan itu, para partai politik diberi waktu paling lambat tanggal 23 Oktober 2023, dan dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2023 aparat Pemerintah Kota Makassar akan turun menertibkan dan membongkar semua baliho, spanduk dan banner Caleg yang masih terpasang di jalan-jalan yang dilarang maupun tempat-tempat yang tidak dibolehkan.
"Melihat daftar nama jalan yang tertera di Surat Perintah Walikota Makassar tidak ada menyebutkan Jl. Perintis Kemerdekaan, maka para Caleg dari sejumlah partai politik tidak bergerak untuk menurunkan sendiri baliho, spanduk ataupun banner miliknya yang terpasang di tempat-tempat strategis sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan," tukasnya.
Ia pun memberi contoh, sebelumnya di sepanjang tembok pagar kompleks ruko dan perumahan Puri Kencana Sari di depan pusat perbelanjaan Makassar Town Square (MTos), belasan buah baliho Caleg berdiri megah. Namun semuanya dicabut petugas dan yang tersisa hanya baliho bergambar Capres tertentu serta baliho kegiatan Pekan Olahraga Kota Makassar.
Menanggapi sorotan dan kecaman pedas yang dilayangkan sejumlah Caleg dari beberapa partai politik, Camat Tamalanrea Andi Salman yang dikonfirmasi wartawan media ini via telepon selularnya, Senin (30/10/2023) malam mengemukakan, aparatnya turun melakukan pembersihan baliho, spanduk dan banner dengan berdasarkan Surat Perintah Walikota Makassar.
"Aparat kami hanya menertibkan baliho, spanduk atau banner yang dipasang di tempat-tempat dilarang. Selain itu, terhadap baliho yang sudah robek atau rusak sehingga mengganggu estetika kota. Atau spanduk dan banner yang dipasang di pohon dan tiang listrik. Sementara baliho yang terlihat masih bagus, kami tidak ganggu gugat," tandasnya singkat.
(*)