Pelaksanaan eksekusi lahan sengketa oleh Pengadilan Negeri Takalar, Rabu, 28 Mei 2025, di Dusun Bontotangga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar menuai kontroversi di tengah masyarakat karena dituding bahwa terlalu gegabah.
Pelaksanaan eksekusi ini memicu perdebatan sengit karena Pengadilan dianggap tidak memberi ruang kepada ahli waris dan kuasa hukum serta warga yang terdampak soal lahan yang seharusnya di eksekusi oleh Pihak pengadilan. Minggu 01/06/2025
Tambahan pula Tim Gabungan dari TNI-Polri pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama proses eksekusi berlangsung sehingga warga tidak punya daya untuk melawan.
Setidaknya tiga orang warga setempat diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap menghambat proses eksekusi lahan tersebut.
Beberapa warga yang terdampak mengklaim bahwa lahan yang dieksekusi tidak termasuk kedalam objek sengketa, putusan eksekusi tersebut semestinya berlaku untuk tanah dengan nomor kohir 69, sementara lahan yang dieksekusi bernomor kohir 277 yang berlokasi tepat di samping objek sengketa.
"Lahan yang seharusnya di eksekusi adalah lahan yang diatasnya dibangun pabrik es dengan nomor kohir 69, bukan rumah warga yang kohirnya 277,'' terang salah satu warga Dusun Tangga.
Ketua DPC Takalar Semut Hitam Indonesia, Syamsuar juga menyoroti pelaksanaan eksekusi tersebut.
Ia menyebut semestinya pihak penegak hukum ataupun pengadilan fair dalam proses eksekusi.
"Mestinya pihak pengadilan transparan dalam proses eksekusi, terutama sosialiasi terhadap warga yang terdampak," Jelasnya.
"Kita mendengar di lapangan bahwa objek yang di eksekusi pengadilan berbeda dengan objek yang seharusnya di eksekusi, tambahan pula ada perkara yang masih berjalan di objek yang sama. Dan warga tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan haknya."
"Sebagai negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, kita semua tentu menginginkan keamanan dan keadilan.
Namun, penting juga bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," tutup Syamsuar.
Editor : Uchenk