TANGGAMUS, LAMPUNG — Proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh salah satu kontraktor pelaksana proyek panas bumi di wilayah Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menuai sorotan. Sejumlah warga menduga adanya ketidaksesuaian antara hasil rapat awal dengan pelaksanaan verifikasi dan pengumuman akhir oleh pihak perusahaan yang terlibat, yakni PT Greatwall Drilling Asia Pacific (GWDC).
Rekrutmen yang awalnya berjalan lancar berujung menuai kegaduhan, setelah muncul nama-nama yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya.
“Saat rapat di kantor PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) beberapa waktu lalu, yang dihadiri Kapolsek, Danramil, kepala pekon, perwakilan ormas, serta tokoh masyarakat, telah disepakati bahwa syarat pelamar minimal lulusan SMP, usia 20 hingga maksimal 45 tahun, dan berasal dari wilayah setempat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, pada Senin (1/7/2025).
Menurutnya, dalam rapat tersebut juga disepakati jumlah kuota awal sebanyak 64 orang, termasuk 4 orang dari perwakilan organisasi masyarakat. Selain itu, apabila ada penambahan tenaga kerja, maka harus melalui musyawarah ulang dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan).
Namun kenyataannya, lanjut warga tersebut, jumlah tenaga kerja yang diumumkan membengkak menjadi 81 orang tanpa ada pemberitahuan atau rapat lanjutan. “Yang kami pertanyakan, kenapa ada yang lolos verifikasi padahal usianya sudah di atas 45 tahun, bahkan ada yang bukan warga asli setempat,” tambahnya.
Beberapa pekon juga disebut mengalami ketidakseimbangan jumlah kuota tenaga kerja. Misalnya, Pekon Muara Dua yang awalnya 11 orang menjadi 17 orang. Pekon Pagar Alam dari 15 naik menjadi 18 orang, sementara Pekon Suka Maju justru menurun dari 5 menjadi 4 orang. Warga menduga adanya permainan oknum yang mencederai hasil kesepakatan bersama.
Untuk mengkonfirmasi hal ini, awak media mencoba menghubungi Sutanto, selaku Manajer HSE dari PT GWDC, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Pihak media masih membuka ruang konfirmasi dan berharap perwakilan perusahaan dapat memberikan klarifikasi demi menjaga transparansi dan keharmonisan antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek.
Deni