Proyek yang sedang berjalan ini mengundang banyak pertanyaan terkait prosedur dan kelengkapan pelaksanaannya.
Tim jurnalis dari berbagai media turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan pemantauan sebagai bentuk kontrol sosial.
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa kejanggalan ditemukan.
Pertama, proyek senilai miliaran rupiah ini tidak memiliki direksi kit, sebuah kantor sementara yang lazimnya digunakan untuk penampungan material dan keperluan administrasi proyek.
Ketiadaan fasilitas ini menimbulkan dugaan adanya pengabaian standar pengelolaan proyek.
Kedua, tim jurnalis menemukan para pekerja tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja (K3) berupa helm.
Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam memastikan keselamatan para pekerja, padahal aspek K3 seharusnya menjadi prioritas utama dan selalu dianggarkan dalam setiap proyek pemerintah.
Upaya Konfirmasi dan Sikap Apatis
Menanggapi temuan ini, tim wartawan berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu.
Saat tim wartawan mencoba menemui Kepala RS Jeneponto, seorang staf mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang ada tugas di luar.
Hal serupa terjadi saat tim mencoba menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Nur Tayeb. Ia menolak ditemui dengan alasan sibuk.
Tak lama kemudian, seorang staf datang memberikan titipan kepada wartawan, yang diduga kuat sebagai "uang pelicin", sebuah tindakan yang sangat meremehkan tugas jurnalistik.
Sikap PPK ini menuai kekecewaan dari para jurnalis. Salah seorang wartawan mengungkapkan, "Idealnya, kalau memang tidak ada waktu bertemu, beritahukan saja.
Sikap ini seolah meremehkan kami." Ia juga mempertanyakan transparansi PPK sebagai pengelola kegiatan.
Permohonan Maaf dari Kepala Dinas Kesehatan
Tim media kemudian berinisiatif menemui Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, Hj. Syusanty Mansyur, SKM., M.Kes. Ia menyambut baik kedatangan para jurnalis dan menanggapi insiden yang dialami mereka.
Syusanty menyampaikan permohonan maaf atas nama dinasnya. "Mungkin saat kedatangannya lagi tidak mud," ujarnya.
"Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, kami mewakili memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Insya Allah, kami akan sampaikan kepada direkturnya jika sudah kembali dari tugas luarnya," janji Syusanty.
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek pemerintah di Jeneponto.
Proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi, keselamatan kerja, dan profesionalisme para pejabat terkait.
Liputan : ( Tim )
Ka Biro : Sumarni