SPBU Milik Legislator Diduga Main Curang: BBM Rakyat Raib, Jerigen Jalan Terus!”

SUARASULAWESI.COM, TAKALAR, 8 Desember 2025, Dilansir dari CELEBES POST - Keluhan rakyat kecil di Takalar kini meledak menjadi amarah publik. Bukan lagi sekadar bisik-bisik di antrian SPBU, tetapi jeritan terang-terangan adanya permainan kotor di balik distribusi BBM subsidi. SPBU milik anggota DPRD Takalar, Hj. Nurlenni, menjadi sorotan paling panas setelah muncul dugaan keras praktik pengisian BBM subsidi ke jerigen dalam jumlah besar.

Di saat masyarakat berebut setetes Pertalite dan Solar, antrean jerigen justru berjalan lancar tanpa hambatan. Fakta kontras inilah yang membuat Simpul Pergerakan Mahasiswa & Pemuda (SPMP) turun gunung. Mereka menantang Pertamina Regional Sulsel untuk bergerak cepat, bahkan menutup SPBU tersebut jika terbukti bermain-main dengan hak rakyat kecil.

Ketika SPBU Dikelola Pejabat, Standar Moral Seharusnya Meninggi, Bukan Merendah. 

Fakta bahwa SPBU tersebut dimiliki oleh seorang legislator aktif membuat isu ini membara lebih cepat dari bensin tersulut api. Ketika fasilitas publik yang mengelola subsidi negara berada di tangan pejabat, standar etik seharusnya naik dua tingkat, bukan justru jadi ruang abu-abu yang sulit disentuh.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain.

Warga mengeluh suplai habis terlalu cepat.

Rekaman video beredar.

Isu pinggir jalan berubah jadi keresahan massal.

Dan kini, kegelisahan itu berubah menjadi tuntutan aksi. BBM “Habis” untuk Rakyat, Tapi Jerigen Diduga Tetap Mengalir

Di sejumlah titik Galesong Utara, warga mengaku selalu pulang dengan tangki hampir kosong. Mereka datang sebelum siang, namun SPBU sudah menyodorkan alasan klasik: “BBM habis.”

Namun di saat yang sama, aktivitas pengisian jerigen justru diduga tetap berjalan.

Bagi ojek, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal, BBM subsidi adalah darah kehidupan. Ketika darah itu hilang dari pembuluh distribusi, ekonomi rakyat lumpuh pelan-pelan.

Muncul pertanyaan besar yang menggantung di udara:

Benarkah BBM subsidi benar-benar untuk rakyat?

Atau tersangkut dulu di tangan pihak lain?

SPMP Geram: “Ini Bukan Pelanggaran Teknis, Ini Penghianatan terhadap Hak Publik!”

SPMP tak lagi menahan diri. Mereka menuding manajemen SPBU gagal menjalankan fungsi pengawasan dan diduga membuka ruang praktik yang merugikan rakyat.

Bams, Jenderal Lapangan SPMP, menggebrak dengan pernyataan keras:

“Manajemen SPBU lalai dan merampas hak masyarakat atas BBM subsidi. Kami minta Pertamina turun tangan dan menutup SPBU kalau terbukti melakukan penyimpangan.”

Bams menegaskan:

Ini bukan soal administrasi.

Ini bukan kesalahan teknis.

Ini persoalan moral, etika publik, dan keadilan distribusi energi.

Mengapa Penjualan ke Jerigen Berbahaya?

BBM subsidi bukan produk komersial biasa. Ia menggunakan uang negara. 

Pengisian tanpa izin dan pengawasan ketat:

membuka celah penimbunan

mendorong praktik jual kembali dengan harga lebih tinggi menguntungkan segelintir pihak

merugikan ribuan masyarakat kecil

Lebih parah: praktik seperti ini adalah pintu masuk kejahatan ekonomi.

Status Pemilik SPBU: Publik Bertanya, Integritas Dipertaruhkan

Nama Hj. Nurlenni kini berada di bawah mikroskop publik. Apakah ia mengetahui praktik tersebut? Bila tahu, mengapa dibiarkan? Bila tidak tahu, di mana fungsi pengawasan terhadap usahanya?

Tiga pertanyaan mendasar kini menunggu jawaban: 

Apakah pemilik mengetahui aktivitas jerigen?

Jika tahu, mengapa tidak dihentikan?

Jika tidak tahu, bagaimana mungkin sebuah SPBU dikelola tanpa kontrol?

Keheningan justru membuat sorotan semakin tajam.

Pakar Hukum: “Jika Terbukti, Ini Bisa Masuk Pidana Ekonomi”

Celebes Post meminta pendapat pakar hukum, Aswandi Hijrah, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan BBM subsidi bukan masalah sepele.

Menurutnya:

“Jika pengisian jerigen dilakukan tanpa izin dan menyebabkan kerugian publik, itu masuk ke ranah tindak pidana ekonomi.”

Ia menambahkan:

“Apalagi jika pemilik SPBU adalah pejabat publik, standar etiknya harus lebih tinggi. Pertamina dan aparat wajib memeriksa dengan objektif dan profesional.”

Pembiaran saja sudah dapat dianggap kelalaian hukum.

Pertamina Wajib Hadir, Bukan Hanya Sebagai Regulator, Tetapi Penjaga Amanah Negara

Desakan SPMP jelas:

Pertamina tidak boleh menutup mata.

Tidak boleh sekadar menunggu laporan.

Tidak boleh hanya memberi teguran administratif.

Publik menuntut:

audit investigasi lapangan pemeriksaan manajemen penertiban distribusi

Jika SPBU ikut bermain curang, rakyat kehilangan tempat terakhir untuk menggantungkan keadilan energi.

Celebes Post Menunggu Klarifikasi

Hingga berita ini dirilis, Pertamina Regional Sulsel Manajemen SPBU Hj. Nurlenni

belum memberikan pernyataan resmi.

Celebes Post membuka ruang seluas-luasnya untuk klarifikasi, bantahan, dan data pembanding, karena profesionalisme jurnalistik menuntut keseimbangan informasi.

Ini Bukan Sekadar Soal Jerigen. Ini Soal Masa Depan Distribusi Energi Rakyat

Kasus ini menguji, sejauh mana negara melindungi rakyat kecil sejauh mana pejabat menjaga integritas jabatan sejauh mana hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak

Celebes Post berkomitmen terus mengawal isu ini secara independen, objektif, dan tajam.

Rakyat menunggu jawaban.

Rakyat menunggu tindakan konkret.

Rakyat menunggu keadilan distribusi energi.

Dan pertanyaan itu masih berdiri tegak:

BBM subsidi—untuk rakyat atau untuk siapa?

Jika Anda ingin versi lebih keras, lebih investigatif, atau lebih formal, saya siap buatkan.

Celebes Post