Viral Oknum Polisi Diduga Terlibat Judi Kartu, Kapolda Kaltara Tegaskan Tak Ada Anak Buah Kebal Hukum
SUARASULAWESI.COM, TARAKAN – Dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam aktivitas perjudian kartu yang viral di media sosial menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut kembali menguji komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan hukum secara tegas, termasuk terhadap personelnya sendiri.
Merespons viralnya rekaman tersebut, Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, baik terkait kode etik, disiplin, maupun tindak pidana.
Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Polda Kaltara telah mengambil langkah pemeriksaan untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Kapolda memastikan proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Insyaallah, kami tidak akan melindungi anak buah kami yang ketahuan dan dapat dipastikan melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, termasuk pidana," tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan Kapolda tersebut menjadi penegasan bahwa tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum. Anggota kepolisian yang seharusnya berada di garda terdepan dalam memberantas perjudian justru wajib menjadi contoh dalam menaati hukum, bukan malah diduga terlibat dalam praktik yang dilarang.
Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian maupun mencari lokasi perjudian lainnya. Menurutnya, pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mencegah berkembangnya praktik perjudian.
"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak datang lagi ke tempat ini dan tidak mencari tempat-tempat yang lain juga. Sebagai kontrol sosial, mari bersama-sama memberikan pembelajaran kepada masyarakat," ujarnya.
Tidak hanya terfokus di Kota Tarakan, Polda Kaltara memastikan upaya pemberantasan perjudian akan diperluas ke sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Nunukan dan Bulungan.
Kapolda meminta seluruh kapolsek dan kapolres mengambil tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan serta penindakan di wilayah hukum masing-masing. Ia bahkan menegaskan bahwa Polda Kaltara siap turun langsung apabila jajaran di tingkat wilayah tidak mampu menangani praktik perjudian tersebut.
"Kalau ada tempat lain, Kapolsek bertindak, Kapolres bertindak. Kalau mereka tidak sanggup, kami yang turun," tegasnya.
Andi Syahriful juga menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi segala bentuk perjudian. Penindakan akan menyasar berbagai praktik, mulai dari judi sabung ayam, judi kartu, kupon putih, hingga judi bola.
Menurutnya, perjudian bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan tindak kriminalitas lainnya. Karena itu, operasi pemberantasan perjudian akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian.
"Yang namanya perjudian itu tidak ada tempat, termasuk judi bola. Kami akan melakukan operasi secara simultan melalui Kapolsek dan Kapolres," pungkasnya.
Publik kini menantikan pembuktian atas pernyataan tegas Kapolda Kaltara tersebut. Pemeriksaan Propam diharapkan berjalan transparan dan profesional, sehingga apabila dugaan keterlibatan anggota terbukti, sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
